KUALATUNGKAL- Perkembangan kasus “lenyap”nya dana APBD Tanjung Jabung Barat tahun 2007 yang masuk ke PLTG sebesar Rp 7 Milyar, hingga saat ini telah mencapai titik terang. Pansus menyimpulkan dana tersebut memang hilang.
Namun demikian, siapa yang bertanggung jawab pihaknya akan menyerahkan ini kepada pihak penyidik, dalam hal ini pihaknya akan melaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanjung Jabung Barat yang juga anggota Pansus PLTG Gate, H Syaifuddin SE. “ Dari hasil pengumpulan data, memang dana tersebut lenyap, dan siapa yang bertanggung jawab kita tidak tahu. Makanya, karena ini menyangkut hukum, kita serahkan kepada penyidik,”ungkapnya.
Dikatakannya, tetapi proses ini tidak mudah, pasalnya nanti akan melalui rapat paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat. Apakah ini diserahkan kepada KPK atau kejakasaan untuk ditindak lanjuti. “Yang jelas kalau saya pribadi, sepakat ini dilaporkan ke KPK. Biar jelas semuanya, karena ini uang rakyat,”tegas ketua DPC PBB Tanjab Barat ini.
Dikatakannya, hasil kesimpulan hilangnya dana APBD sebanyak Rp 7 Milyar ini, atas bukti-bukti dokumen maupun kwitansi dari pihak managemen PT Tanjung Jabung Power. Begitu juga para pemegang saham lainnya.” Kalau demikian kan jelas, bahwa uang tersebut memang hilang,”ungkapnya.
Perlu diketahui kasus PLTG gate ini menguak saat laporan pertanggung jawaban bupati Tanjung Jabung Barat pada bulan sepetember lalu. Saat itu pihak DPRD terkejut atas lenyapnya dana yang dianggarkan sebesar Rp 12 Milyar pada PLTG, namun ternyata hanya sebesar Rp. 5 milyar yang diterima PLTG.
Maka dari itu dalam paripurna DPRD Tanjab Barat 4 fraksi dari 6 fraksi di DPRD Tanjab Barat yaitu FPAN, PPP, Fraksi Gabungan, dan FKB mendukung pembentukan pansus untuk menyelidiki leyapnya dana tersebut. Dan akhirnya pada bulan Oktober 2008 lalu pansus PLTG gate sebagai rekomendasi rapat paripurna dewan tersebut terbentuk dengan di nakhkodai Indramawan dari Fraksi Gabungan didampingi H M Nasir dari FPPP sebagai wakil ketua dan Syarifudin SE dari Fraksi Golkar sebagai Sekretaris.(rie)
Namun demikian, siapa yang bertanggung jawab pihaknya akan menyerahkan ini kepada pihak penyidik, dalam hal ini pihaknya akan melaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanjung Jabung Barat yang juga anggota Pansus PLTG Gate, H Syaifuddin SE. “ Dari hasil pengumpulan data, memang dana tersebut lenyap, dan siapa yang bertanggung jawab kita tidak tahu. Makanya, karena ini menyangkut hukum, kita serahkan kepada penyidik,”ungkapnya.
Dikatakannya, tetapi proses ini tidak mudah, pasalnya nanti akan melalui rapat paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat. Apakah ini diserahkan kepada KPK atau kejakasaan untuk ditindak lanjuti. “Yang jelas kalau saya pribadi, sepakat ini dilaporkan ke KPK. Biar jelas semuanya, karena ini uang rakyat,”tegas ketua DPC PBB Tanjab Barat ini.
Dikatakannya, hasil kesimpulan hilangnya dana APBD sebanyak Rp 7 Milyar ini, atas bukti-bukti dokumen maupun kwitansi dari pihak managemen PT Tanjung Jabung Power. Begitu juga para pemegang saham lainnya.” Kalau demikian kan jelas, bahwa uang tersebut memang hilang,”ungkapnya.
Perlu diketahui kasus PLTG gate ini menguak saat laporan pertanggung jawaban bupati Tanjung Jabung Barat pada bulan sepetember lalu. Saat itu pihak DPRD terkejut atas lenyapnya dana yang dianggarkan sebesar Rp 12 Milyar pada PLTG, namun ternyata hanya sebesar Rp. 5 milyar yang diterima PLTG.
Maka dari itu dalam paripurna DPRD Tanjab Barat 4 fraksi dari 6 fraksi di DPRD Tanjab Barat yaitu FPAN, PPP, Fraksi Gabungan, dan FKB mendukung pembentukan pansus untuk menyelidiki leyapnya dana tersebut. Dan akhirnya pada bulan Oktober 2008 lalu pansus PLTG gate sebagai rekomendasi rapat paripurna dewan tersebut terbentuk dengan di nakhkodai Indramawan dari Fraksi Gabungan didampingi H M Nasir dari FPPP sebagai wakil ketua dan Syarifudin SE dari Fraksi Golkar sebagai Sekretaris.(rie)
Kami minta para anggota dewan yang terhormat, saat inilah untuk membuktikan sejauh mana dewan memang sebagai wakil rakyat.Bukan hanya wakil partai untuk cari duit kampanye.....
ReplyDeleteDengan dilaporkannya kasus lenyapnya uang daerak sebanyak oleh DPRD Tanjung Jabung Barat ke KPK beberapa waktu lalu setidaknya dapat memberikan pembelajaran bagi birokrasi kita TanjabBarat di mada datang.
ReplyDeleteKita sebagai rakyat tidak menginginkan uang daerah dipergunakan tanpa tanggung jawab oleh pemerintah tanpa rasa tanggung Jawab. tanggung jawab