Jelang Pemilu, Jumlah Upal Mulai Meningkat Tajam

JAKARTA - Bank Indonesia memprediksi banyak uang palsu (upal) yang akan beredar menjelang Pemilu. Kebutuhan uang tunai dalam jumlah besar untuk kampanye menjadi pintu masuk upal ke masyarakat. Upal itu bisa saja digunakan untuk untuk pembelian kaos, stiker, spanduk, dan kebutuhan lainnya. Fenomena seperti ini terjadi sejak 1987.

Setidaknya, menurut data yang diterima BI, menjelang akhir tahun 2008, jumlah upal yang ditemukan mencapai 5.299 lembar, senilai Rp 290,297 juta. Nilainya hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 3.407 lembar atau senilai Rp 166,800 juta.

Untuk mengantisipasi maraknya peredaran upal jelang pemilu, Direktur Peredaran Uang Bank Indonesia Edi Siswanto mengatakan, akan melakukan sosialisasi ke masyarakat awal Februari tahun depan. Sasaran utama sosialisasi adalah masyarakat pedesaan dan daerah pinggiran. Alasannya, di daerah-daerah tersebut sangat rawan peredaran uang palsu.

Soal maraknya upal di Pemilu 2009 juga diungkapkan Pengamat intelijen Wawan Purwanto. Sebab, kata dia, para pengedar upal banyak yang memanfaatkan momen peredaran uang tunai di masyarakat, seperti saat pemilu.

Modus yang dilakukan, dengan cara menyelipkan beberapa lembar upal di antara lembaran uang asli. Cara seperti ini dianggap efektif karena pihak yang menerima uang tersebut tidak akan menyadarinya. Sebab selain telah bercampur dengan uang yang asli, hasil cetakan upal saat ini semakin mirip.

"Saat ini teknologi printer semakin canggih. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, tidak berbeda. Kecuali bila menggunakan alat pendeteksi," ujar Wawan saat berbincang-bincang dengan detikcom, Rabu (17/12/2008).

Kecanggihan para pemalsu upal ini lantaran pelaku umumnya residivis yang sudah keluar masuk penjara karena kasus upal. Mereka, kata Wawan, pemain lama yang punya pengalaman dan keterampilan. Mereka sangat memahami metode pembuatan serta penyebaran upal tersebut ke pasaran.

"Kalau upal hasil produksi pendatang baru, mudah dikenali. Yah namanya juga coba-coba. Selain itu mereka pun mudah tertangkap karena belum tahu jaringan penyebaran upal tersebut," jelas Wawan.

Pembuat upal tidak bisa diberantas habis lantaran hukumannya. Lagi pula pekerjaan mencetak upal sangat nyaman. Dan hasilnya lumayan, yakni ada yang 4 lembar upal berbanding 1 lembar uang asli, ada juga 2 upal berbanding 1 uang asli. Apalagi pembeli mereka sudah ada. Karena mereka sudah punya jaringan peredaran upal tersebut.

Sumber di Mabes Polri menyebutkan, hampir semua kasus upal selalu menyerempet nama-nama mantan pejabat era Soeharto. Dan upal ini kabarnya bakal digunakan untuk membiayai operasional mereka dalam memenangkan pemilu tahun depan.

Siapa yang berpotensi menggunakan upal pada Pemilu 2009? Sumber tersebut enggan menyebutkannya. Ia hanya mengatakan kalau pelakunya bisa siapa saja. Sebab, kata dia, kabar soal maraknya peredaran upal upal di ajang pemilu ini sudah terjadi sejak 1987.

Adapun pecahan upal yang diprediksi bakal meningkat adalah upal polymer pecahan Rp 100 ribu, yang terbuat dari plastik. Apalagi uang tersebut bakal ditarik dari pasaran oleh BI akhir tahun ini. Selama ini uang pecahan Rp 100.000 yang paling banyak dipalsukan.

"Yang akan ditarik BI pecahan Rp 100 ribu berbahan polymer terbitan tahun 1999. Kalau pecahan yang berbahan kertas belum ditarik," kata Junino Yahya, Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) kepada detikcom.

Junino juga mengatakan, pada dasarnya uang rupiah hampir mustahil dipalsukan. Sebab upal sangat mudah diidentifikasi. Tapi, imbuhnya, kebanyakan masyarakat masih tertipu lantaran kurang mendapat sosialisasi tentang ciri-ciri uang palsu.

Masalahnya lagi, saat ini teknologi yang digunakan para pembuat upal juga cukup canggih. Sehingga bila hanya dilihat sekilas tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi bila diteliti lebih jeli lagi pasti bisa ketahuan.

"Uang rupiah hingga saat ini Insya Allah hasil cetakannya tidak bisa disamakan. Tapi untuk jaga-jaga kita (Peruri) akan memanfaatkan berbagai feature pengamanan sesuai teknologi mutakhir," pungkas pria yang sempat menjabat Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK tersebut(sumber detik news)